Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Berikut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dibacakan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2016 selengkapnya :
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah kita bahu-membahu bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, lantaran atas karunia-Nya kita sanggup menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.
Hari ini di depan sidang yang terhormat, saya akan memberikan Pidato Kenegaraan pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Kita patut berterimakasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati
Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Atas usaha dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini di dikala kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju.
Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melaksanakan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah mempunyai hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Lebih dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, yakni negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu pola gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga mempunyai pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.
Selain itu, dikala ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Semua itu memperlihatkan bahwa Bangsa Indonesia yakni bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita sanggup mengatasi segala masalah yang menghadang di hadapan kita.
Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional yakni masalah paling utama. Padahal jikalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.
Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi ibarat forum penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menimbulkan bangsa ini terjebak pada bundar ego masing-masing.
Hal ini tentu saja menghambat jadwal agresi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya huruf bangsa.
Lebih-lebih, dikala ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat gampang terjebak pada ‘histeria publik’ dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional.
Tanpa kesantunan politik, tatakrama aturan dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang dikala ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Sekarang ini siklus perekonomian global maupun nasional kurang menggembirakan. Goncangan ekonomi ibarat itu bukanlah yang pertama kali kita rasakan. Kita telah mengalami berulangkali. Kita optimis sanggup melaluinya dengan selamat.
Selain itu, banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian. Di bidang pangan, kita belum mencapai kedaulatan pangan, rentan gagal panen, dan gampang diterpa ketidakstabilan harga pangan. Di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik.
Di bidang maritim, illegal fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya maritim menimbulkan kerugian negara sangat besar. Sedangkan untuk energi, kita masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM masih defisit sekitar 600 ribu barel per hari. Sementara itu, di bidang kesehatan, gizi jelek dan angka janjkematian ibu yang relatif tinggi masih menjadi masalah utama. Di bidang pendidikan, rata-rata usang sekolah gres mencapai sekitar 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar. Selain itu, kita juga belum mentas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Gini ratio tahun ini masih di atas 0,4. Yang memperihatinkan fenomena kekerasan terhadap anak diduga juga meningkat.
Indonesia juga dihadapkan pada beberapa cobaan. Letusan Gunung Sinabung, Gunung Raung, hujan salju di Papua, dan dampak El-Nino serta perubahan iklim. Tanpa diduga, beberapa bulan kemudian pesawat Hercules milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara jatuh di Medan dan merenggut sejumlah prajurit terbaik kita dan masyarakat sipil.
Pemerintah tentu tidak hanya berpangku tangan. Dengan kemampuan yang ada, kita berikan santunan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah. Kita berikan penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur jawaban jatuhnya pesawat Hercules.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut yakni persatuan. Persatuan! Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada masalah besar, yaitu melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa.
Dalam kondisi sulit ibarat itu, kekerabatan antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat, dan antara rakyat dengan rakyat, justru terjalin sangat bersahabat dan mendalam. Semangat persatuan mereka laksana semen yang menyatukan butir-butir pasir menjadi pilar yang kokoh. Karena persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat.
Oleh alasannya itu, untuk mengatasi seluruh masalah bangsa bakir balig cukup akal ini, kita harus tetap utuh, bekerja pundak membahu, dihentikan terpecah belah oleh kontradiksi politik dan kepentingan jangka pendek.
Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sanggup terwujud. Seperti Saudara-saudara ketahui, saya gres saja melaksanakan perombakan Kabinet Kerja. Keputusan ini saya ambil guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi jadwal agresi pembangunan. Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara. Bagi saya, perombakan Kabinet Kerja yakni salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi kesepakatan saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan mereka.
Saudara-saudara yang saya banggakan, Konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi mendasar perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari tempat dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih.
Dengan cara itu juga, kita akan manfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa keberanian melaksanakan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, sanggup berdiri diatas kaki sendiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional.
Sejauh ini Pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga debt ratio, rasio hutang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi biar lebih sempurna sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan proteksi sosial.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Saya memahami, kebijakan yang saya ambil di awal pemerintahan yakni kebijakan yang tidak populer. Pemerintah seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat. Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar.
Langkah awal yang saya tempuh yakni mengalihkan subsidi materi bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi BBM. Kita harus meninggalkan sikap konsumtif menjadi produktif.
Sebagai ilustrasi, tahun 2014, sekitar 240 triliun rupiah subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan kendaraan beroda empat pribadi; bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu sanggup dipakai untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui jadwal ekonomi produktif dan proteksi sosial, serta membangunlebih banyak lagi infrastruktur.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pemerintah menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita. Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang dikala ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis.
Banyak infrastruktur dan akomodasi publik yang sanggup dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Banyak jadwal santunan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang sanggup diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Banyak jadwal proteksi sosial yang sanggup dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja.
Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan. Semua itu bisakita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang dikala ini tidak sempurna sasaran.
Bagi masyarakat kita yang kurang beruntung, yang rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah juga akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan jadwal Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berbagai jadwal itu merupakan jaring pengaman sosial biar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada dikala terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap menjadi penggalan dari pembangunan nasional yang produktif.
Saudara-saudara yang saya muliakan, Sejalan dengan nafas Nawacita, Pemerintah dikala ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita bangun jalan tol yang tidak usang lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera. Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua; kita bangun lebih banyak waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol maritim dengan perhiasan banyak galangan kapal.
Di bidang energi, dalam sepuluh bulan ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di aneka macam pelosok Tanah Air. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa kita.
Kita juga perbanyak pasar rakyat, biar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan menawarkan insentif fiskal bagi aktivitas ekonomi produktif. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan.
Pemerintah juga mengupayakan biar bermacam-macam jadwal agresi pembangunan itu sanggup dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya penemuan anak bangsa sendiri. Program agresi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi susukan untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saya ingin menandakan bahwa kita dihentikan lagi memunggungi samudera dan laut. Laut kita yang terbentang luas, mempunyai potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan. Lingkungan maritim yang sekarang terancam oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan. Kita jugaharus melindungi maritim kita dari ancaman keamanan ibarat pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.
Salah satu jadwal saya yang terpenting yakni mewujudkan tol laut. Tol maritim yang menjadi penggalan dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif. Insya Allah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang maritim yang baik. Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus bisa memperlihatkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia yakni bangsa maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan.
Itulah penggalan awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk membuat ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk memperlihatkan bahwa kita yakni Negara berdaulat. Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang besar lengan berkuasa dari bidang-bidang lain ibarat politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia.
Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh. Seperti digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, prinsip dasar politik luar negeri kita yakni bebas aktif. Prinsip ini menuntut Indonesia memilih kebijakan politik luar negeri secara bebas, mandiri, dan tanpa beban aliansi. Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk itu Indonesia akan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke aneka macam belahan dunia, menjadi penengah konflik, menawarkan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global. Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam membuat keamanan di Asia Tenggara, serta menawarkan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin Indian Ocean Rim Association pada 2015-2017. Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan biar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah.
Kita juga akan membangun kekuatan pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri. Kita harus mempunyai kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang bisa mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya. Kekuatan pertahanan yang kita bangun itu harus tetap menjunjung tinggi huruf negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai.
Sejalan dengan itu, dalam rangka penegakan aturan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah mendorong sinergi KPK-POLRI Kejaksaan Agung biar pundak membahu dalam bekerja dan menjadipendorong pembangunan. Sinkronisasi dan harmonisasi antar forum penegak aturan terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem aturan yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif.
Pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel, independen, dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang sanggup membawa forum anti-rasuah itu bekerja efektif, dan sanggup berafiliasi dengan penegak aturan lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, Secara khusus saya ingin menawarkan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menimbulkan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan ibarat masalah Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah menawarkan susukan bagi wartawan gila untuk masuk dan meliput di Papua.
Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat budbahasa yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman ancaman narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.
Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Di simpulan pidato kenegaraan yang terhormat ini, saya ingin berterimakasih atas ketulusan, kesabaran, dan optimisme Saudarasaudara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga Pemerintah mempunyai ruang untuk melaksanakan transformasi mendasar perekonomian nasional.
Juga kepada beberapa perwakilan Saudara-saudara kita dari daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pedalaman, dan para juara olimpiade sains dan teknologi, olah raga, dan lain-lain, atas prestasi dan dedikasinya yang luar biasa, yang ikut hadir bahu-membahu kita di ruangan yang terhormat ini.
Kita membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang pembangunan ibarat Saudara-saudara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong. Untuk itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan nasional revolusi mental. Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh huruf bangsa, serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan dukungan tulus, kesabaran, dan sikap optimis seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah transformasi mendasar ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah pada saatnya akan berbuah manis. Mengakhiri pidato ini, saya ingin mengingat pesan Bung Karno pada Sewindu Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1953; “...kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya.”
Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan. AYO KERJA untuk bangsa! AYO KERJA untuk negara! AYO KERJA untuk rakyat!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.
Jakarta, 14 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Download selengkapnya Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam HUT RI Ke-70 Tahun 2015 di depan Sidang Bersama DPR-RI dan MPR-RI pada links sumber artikel berikut ini. Semoga bermanfaat dan terimakasih… Salam Edukasi...!
