Terbaik Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Wacana Buku Yang Dipakai Oleh Satuan Pendidikan

Sahabat Edukasi yang berbahagia...

Ketentuan mengenai Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan  di tahun 2016/2017 dikala ini telah diatur dengan Permendikbud Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan bahwasannya buku teks pelajaran yaitu sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipakai pada satuan pendidikan.

Buku non teks pelajaran yaitu buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.

Pendidikan dasar yaitu jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk SMP dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah yaitu jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Penulis yaitu orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang menulis naskah buku teks pelajaran untuk diterbitkan. Editor yaitu sekelompok orang yang alasannya profesi dan keterampilannya mempunyai kemampuan membantu penulis mewujudkan naskah menjadi buku yang siap dikonsumsi pembaca.

Illustrator yaitu seniman yang berprofesi khusus pada bidang seni rupa yakni umumnya sebagai pencipta atau penyedia gambar gambaran untuk memperjelas maksud suatu goresan pena tertentu atau menciptakan terlihat menarik tampilannya.

Penelaah yaitu tim hebat bidang studi keilmuan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menelaah buku teks pelajaran. Konsultan yaitu tenaga professional yang menyediakan jasa kepenasihatan dalam bidang buku.

Reviewer yaitu guru berpengalaman dan mempunyai kompetensi pedagogik yang memadai untuk menilik buku dari aspek keterbacaan dan kesesuaian penyajian bahan buku sesuai dengan jenjang pendidikan.

Penilai yaitu tim atau forum yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan evaluasi kelayakan buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh penerbit swasta. Penerbit yaitu orang perseorangan, kelompok orang atau tubuh aturan yang menerbitkan buku.

Selanjutnya dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016, buku yang dipakai oleh Satuan Pendidikan terdiri atas:

a. Buku Teks Pelajaran

b. Buku Non Teks Pelajaran

Buku yang dipakai oleh Satuan Pendidikan wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya.

Selain memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi kriteria evaluasi sebagai buku yang layak dipakai oleh Satuan Pendidikan.  

Kriteria Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran yang layak dipakai oleh Satuan Pendidikan yaitu wajib memenuhi unsur:

a. kulit buku;

b. bab awal;

c. bab isi; dan

d. bab akhir.

Kulit buku pada Buku Teks Pelajaran dan Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi kulit depan buku, kulit belakang buku, dan punggung buku.

Bagian awal buku pada Buku Teks Pelajaran wajib memenuhi halaman judul, halaman penerbitan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman tabel, dan penomoran halaman.

Bagian awal buku pada Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi halaman judul dan halaman penerbitan serta sanggup juga menambahkan halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman tabel, dan penomoran halaman.

Bagian isi buku pada Buku Teks Pelajaran wajib memenuhi aspek materi, aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan. Bagian isi buku pada Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi aspek materi, serta sanggup juga menambahkan aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan.

Bagian tamat buku pada Buku Teks Pelajaran wajib memenuhi info perihal pelaku perbukuan, glosarium, daftar pustaka, indeks, dan lampiran.

Bagian tamat buku pada Buku Non Teks Pelajaran yang non fiksi wajib memenuhi info perihal pelaku perbukuan dan indeks, serta sanggup juga menambahkan glosarium, daftar pustaka, dan lampiran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kulit buku, bab awal, bab isi, dan bab tamat pada Buku Teks Pelajaran tersebut di atas tercantum dalam Lampiran Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2016 perihal Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.

Pelaku penerbitan baik untuk Buku Teks Pelajaran dan/atau Buku Non Teks Pelajaran terdiri atas Penulis, Editor, Illustrator, Penelaah, Konsultan, Reviewer, Penilai, dan/atau Penerbit.

Informasi perihal pelaku penerbitan pada bab tamat buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) Permendikbud Nomor 8 Tahun 2008 ini, wajib memuat info perihal Penulis, Editor, Illustrator, Penelaah, Konsultan, Reviewer, dan Penilai yang meliputi:

a.   nama lengkap;

b.   gelar akademis (jika ada);

c.   riwayat pendidikan pada forum pendidikan tinggi, yang mencakup nama lembaga, fakultas dan jurusan/program studi/bagian, serta tahun masuk dan tahun kelulusan;

d.   buku yang ditulis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (khusus Penulis, Editor, Penelaah, Konsultan, Reviewer, dan Penilai);

e.   penelitian yang dilakukan dan/atau dipublikasikan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (khusus Penulis, Editor, Penelaah, Konsultan, Reviewer, dan Penilai);

f.    buku yang pernah ditelaah, direviu, dibentuk ilustrasi, dan/atau dinilai dalam kurun waktu 10 (sepuluh)

1.   tahun terakhir (khusus Penelaah, Reviewer, Illustrator, dan/atau Penilai);

g.   daftar acara bazar dan/atau pertunjukan seni dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (khusus Illustrator);

h.   pas foto (khusus penulis);

i.    bidang keahlian;

j.    pekerjaan tetap/profesi dan jabatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, yang mencakup kurun waktu pekerjaan/profesi dan institusi/lembaga daerah bekerja;

k.   alamat kantor atau alamat rumah;

l.    nomor telepon kantor dan/atau telepon genggam;

m.  akun facebook;

n.   alamat e-mail; dan

o.   informasi lain yang ingin dicantumkan.

Bagi penulis yang tidak mempunyai gelar akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aksara b mencantumkan kata ‘tidak ada’.

Informasi perihal penerbit meliputi:

a.   nama perusahaan atau tubuh usaha;

b.   tahun berdiri;

c.   tahun penerbitan buku pertama;

d.   tanda daftar perusahaan (TDP);

e.   alamat, nomor telepon, dan nomor faksimile kantor;

f.    nomor pelayanan pelanggan;

g.   akun facebook; dan

h.   alamat email.

Buku absurd yang diterjemahkan untuk dipakai oleh Satuan Pendidikan wajib mencantumkan info perihal penerjemah dengan info yang sama dengan format info perihal Penulis, Editor, Illustrator, Penelaah, Konsultan, Reviewer, dan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penerbitan Buku Teks Pelajaran sanggup dilakukan oleh Kementerian atau swasta. Pelaku penerbitan Buku Teks Pelajaran oleh Kementerian paling sedikit terdiri atas:

a. Penulis;

b. Penelaah;

c. Editor; dan

d. Illustrator.

Pelaku penerbitan Buku Teks Pelajaran oleh swasta paling sedikit terdiri atas:

a. Penulis;

b. Konsultan;

c. Reviewer;

d. Editor;

e. Illustrator; dan

f. Penilai.

Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran diajukan oleh Penerbit kepada Kementerian atau Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kriteria atas kelayakan Buku Teks Pelajaran yang diterbitkan oleh Kementerian dilakukan oleh Tim Penelaah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kriteria atas kelayakan Buku Teks Pelajaran yang diterbitkan oleh swasta sanggup dilakukan evaluasi oleh BSNP atau Tim Penilai yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kriteria atas kelayakan Buku Non Teks Pelajaran sebagai buku yang layak dipakai oleh Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kementerian melalui proses penilaian.

Baca juga : Kriteria Buku Teks Pelajaran Maupun Buku Non Teks Pelajaran Yang Layak Digunakan Oleh Satuan PendidikanTahun Pelajaran 2016/2017

Bagi Penerbit yang akan mengajukan evaluasi atas Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran kepada Kementerian atau BSNP, wajib mengisi formulir pernyataan mengenai kebenaran info perihal data judul buku, riwayat Penulis, dan riwayat Penerbit yang disediakan oleh Kementerian atau BSNP.

Selain mengisi formulir pernyataan, Penerbit wajib melampirkan surat pernyataan dari Penulis yang berisi kebenaran riwayat Penulis dan keotentikan isi buku.

Adapun, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai Buku Teks Pelajaran masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada tanggal 3 Maret 2016.

Download Salinan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan selengkapnya sanggup diunduh pada links berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih... Salam Edukasi...!

Terbaik Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Perihal Ki Dan Kd Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

Sahabat Edukasi yang berbahagia...

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwasannya Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).  

Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:

a. kerangka dasar kurikulum; dan

b. struktur kurikulum.

Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) sebagai mata pelajaran yang bangun sendiri untuk kelas IV, V, dan VI.

Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang bangun sendiri.

Selanjutnya pada Bab II Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2016 dicantumkan perihal Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI dan KD)

Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang penerima didik pada setiap tingkat kelas.

Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai penerima didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

Kompetensi inti pada kurikulum 2013 terdiri atas:

a. kompetensi inti perilaku spiritual;

b. kompetensi inti perilaku sosial;

c. kompetensi inti pengetahuan; dan

d. kompetensi inti keterampilan.

Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

Kompetensi inti dan kompetensi dasar dipakai sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pada ketika Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur perihal Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Muatan Pembelajaran dalam Struktur Kurikulum, Silabus, Pedoman Mata Pelajaran, dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 perihal Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 perihal Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 perihal Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 perihal Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ialah pada tanggal 29 Juni 2016.

Adapun rincian dari Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang terdapat pada lampiran dari Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 perihal KI dan KD Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di antaranya sebagai berikut:

1.   Lampiran 1. KI dan KD K-13 SD-MI. Bahasa Indonesia

2.   Lampiran 2. KI dan KD K-13 SMP-MTs. Bahasa Indonesia

3.   Lampiran 3. KI dan KD K-13 SMA-SMK-MA-MAK. Bahasa Indonesia

4.   Lampiran 4. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK (Peminatan). Bahasa Indonesia

5.   Lampiran 5. KI dan KD K-13 SD-MI. IPA

6.   Lampiran 6. KI dan KD K-13 SMP-MTs. IPA

7.   Lampiran 7. KI dan KD K-13 SMA-MA. Biologi

8.   Lampiran 8. KI dan KD K-13 SMA-MA. Fisika

9.   Lampiran 9. KI dan KD K-13 SMA-MA. Kimia

10. Lampiran 10. KI dan KD K-13 SD-MI. IPS

11. Lampiran 11. KI dan KD K-13 SMP-MTs. IPS

12. Lampiran 12. KI dan KD K-13 SMA-MA. Ekonomi

13. Lampiran 13. KI dan KD K-13 SMA-MA. Sosiologi

14. Lampiran 14. KI dan KD K-13 SD-MI. Matematika

15. Lampiran 15. KI dan KD K-13 SMP-MTs. Matematika

16. Lampiran 16. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK. Matematika

17. Lampiran 17. KI dan KD K-13 SMA-MA. Matematika Peminatan

18. Lampiran 18. KI dan KD K-13 SD-MI. PPKn

19. Lampiran 19. KI dan KD K-13 SMP-MTs. PPKn

20. Lampiran 20. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK. PPKn

21. Lampiran 21. KI dan KD K-13 SD-MI. PJOK

22. Lampiran 22. KI dan KD K-13 SMP-MTs. PJOK

23. Lampiran 23. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK. PJOK

24. Lampiran 24. KI dan KD K-13 SD-MI. PA Islam & BP

25. Lampiran 25. KI dan KD K-13 SD. PA Kristen & BP

26. Lampiran 26. KI dan KD K-13 SD. PA Kristen & BP

27. Lampiran 27. KI dan KD K-13 SD. PA Hindu & BP

28. Lampiran 28. KI dan KD K-13 SD. PA Buddha & BP

29. Lampiran 29. KI dan KD K-13 SD. PA Khonghucu & BP

30. Lampiran 30. KI dan KD K-13 SD-MI. Seni Budaya & Prakarya

31. Lampiran 31. KI dan KD K-13 SMP-MTs. PA Islam & BP

32. Lampiran 32. KI dan KD K-13 SMP. PA Kristen & BP

33. Lampiran 33. KI dan KD K-13 SMP. PA Kristen & BP

34. Lampiran 34. KI dan KD K-13 SMP. PA Buddha & BP

35. Lampiran 35. KI dan KD K-13 SMP. PA Hindu & BP

36. Lampiran 36. KI dan KD K-13 SMP. PA Khonghucu & BP

37. Lampiran 37. KI dan KD K-13 SMP-MTs. Bahasa Inggris

38. Lampiran 38. KI dan KD K-13 SMP-MTs. Seni Budaya

39. Lampiran 39. KI dan KD K-13 SMP-MTs. Prakarya

40. Lampiran 40. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK. PA Islam & BP

41. Lampiran 41. KI dan KD K-13 SMA-SMK. PA Kristen & BP

42. Lampiran 42. KI dan KD K-13 SMA-SMK. PA Kristen & BP

43. Lampiran 43. KI dan KD K-13 SMA-SMK. PA Hindu & BP

44. Lampiran 44. KI dan KD K-13 SMA-SMK. PA Buddha & BP

45. Lampiran 45. KI dan KD K-13 SMA-SMK. PA Khonghucu & BP

46. Lampiran 46. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK. Sejarah Indonesia

47. Lampiran 47. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK. B. Inggris Umum

48. Lampiran 48. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK. Seni Budaya

49. Lampiran 49. KI dan KD K-13 SMA-MA-SMK-MAK. Prakarya & Kewirausahaan

50. Lampiran 50. KI dan KD K-13 SMA-MA. Geografi

51. Lampiran 51. KI dan KD K-13 SMA-MA. Sejarah

52. Lampiran 52. KI dan KD K-13 SMA-MA. B. Inggris Peminatan

53. Lampiran 53. KI dan KD K-13 SMA-MA. Bahasa & Sastra Arab

54. Lampiran 54. KI dan KD K-13 SMA-MA. Bahasa & Sastra Mandarin

55. Lampiran 55. KI dan KD K-13 SMA-MA. Bahasa & Sastra Jepang

56. Lampiran 56. KI dan KD K-13 SMA-MA. Bahasa & Sastra Korea

57. Lampiran 57. KI dan KD K-13 SMA-MA. Bahasa & Sastra Jerman

58. Lampiran 58. KI dan KD K-13 SMA-MA. Bahasa & Sastra Perancis

59. Lampiran 59. KI dan KD K-13 SMA-MA. Antropologi

Download salinan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 perihal Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 jenjang pendidikan Dasar dan Menengah beserta lampiran selengkapnya sanggup diunduh pada link berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih... Salam Edukasi...!

Terbaik Permendikbud Nomor 4 Tahun 2015 Ihwal Ekuivalensi Aktivitas Pembelajaran / Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada Smp/ Sma / Smk Yang Melakukan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Berikut salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.   bahwa satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran menurut kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;

b.   bahwa menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 perihal Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, terdapat perbedaan beban mencar ilmu akseptor didik pada SMP/SMA/ Sekolah Menengah kejuruan dalam struktur kurikulum tahun 2006 dan struktur kurikulum 2013;

c.   bahwa salah satu persyaratan untuk mendapat derma profesi, guru harus memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu;

d.   bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada abjad a, abjad b, dan abjad c, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;

Mengingat :

1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 perihal Organisasi Kementerian Negara;

6.   Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 perihal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7.   Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 perihal Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja;

8.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 perihal Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;

9.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 perihal Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG EKUIVALENSI KEGIATAN

PEMBELAJARAN/ PEMBIMBINGAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMP/SMA/SMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER GANJIL MENJADI KURIKULUM 2006 PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

Pasal 1

(1)     Beban mencar ilmu akseptor didik Sekolah Menengah Pertama menurut Struktur Kurikulum 2013 meliputi sepuluh mata pelajaran berjumlah 38 jam pembelajaran per minggu.

(2)     Pada struktur kurikulum SMA:

a.   Beban mencar ilmu akseptor didik Kelas X Sekolah Menengan Atas menurut Kurikulum 2013 meliputi dua belas mata pelajaran yang berbeda pada peminatan MIPA dan IPS, sebelas mata pelajaran yang berbeda pada peminatan Bahasa dan Budaya dengan minimal 42 jam pelajaran per minggu.

b.   Beban mencar ilmu akseptor didik Kelas XI dan Kelas XII Sekolah Menengan Atas menurut Kurikulum 2013 meliputi dua belas mata pelajaran yang berbeda pada peminatan MIPA dan IPS, sebelas mata pelajaran yang berbeda pada peminatan Bahasa dan Budaya dengan minimal 44 jam pelajaran per minggu.

(3)     Pada struktur kurikulum SMK:

Beban mencar ilmu akseptor didik Sekolah Menengah kejuruan menurut Kurikulum 2013 sesuai dengan kelompok peminatan yang mengacu pada Spektrum Keahlian yang meliputi Bidang Keahlian, Program Keahlian, dan Paket Keahlian dengan jumlah 48 jam pembelajaran per minggu.

(4)     Peserta didik SMP/SMA/SMK menurut Kurikulum 2013 mendapat layanan bimbingan dan konseling dari guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor.

(5)     Peserta didik SMP/SMA/SMK menurut Kurikulum 2013 mendapat layanan bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi/Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (TIK/KKPI) dari guru TIK/KKPI.

(6)     Satuan pendidikan SMP, SMA, dan Sekolah Menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sanggup menambah beban mencar ilmu per ahad sesuai dengan kebutuhan mencar ilmu akseptor didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.

Pasal 2

(1)     Beban mencar ilmu akseptor didik Sekolah Menengah Pertama menurut Struktur Kurikulum Tahun 2006 meliputi sepuluh mata pelajaran ditambah muatan lokal dan pengembangan diri berjumlah 32 jam pembelajaran per minggu.

(2)     Pada struktur kurikulum SMA:

a.   Beban mencar ilmu akseptor didik Kelas X Sekolah Menengan Atas menurut Kurikulum Tahun 2006 meliputi enam belas mata pelajaran ditambah muatan lokal dan pengembangan diri berjumlah 38 jam pembelajaran per minggu.

b.   Beban mencar ilmu akseptor didik Kelas XI dan Kelas XII Sekolah Menengan Atas Program IPA, Program IPS, dan Program Bahasa menurut Kurikulum Tahun 2006 meliputi masing-masing tiga belas mata pelajaran ditambah muatan lokal dan pengembangan diri berjumlah 39 jam pembelajaran per minggu.

(3)     Pada struktur kurikulum SMK:

a.   Beban mencar ilmu akseptor didik Sekolah Menengah kejuruan menurut Kurikulum Tahun 2006 meliputi sepuluh mata pelajaran ditambah muatan lokal dan pengembangan diri, masing-masing menurut kelompok kejuruannya.

b.   Jumlah jam Kompetensi Kejuruan intinya sesuai dengan kebutuhan standar kompetensi kerja yang berlaku di dunia kerja tetapi dihentikan kurang dari 1044 jam per tahun.

(4)     Peserta didik SMP/SMA/SMK menurut Kurikulum Tahun 2006 mendapat layanan bimbingan dan konseling dari guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor.

(5)     Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengan Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per ahad secara keseluruhan.

Pasal 3

(1)     Perubahan beban mencar ilmu akseptor didik dalam struktur kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 berdampak tidak terpenuhinya beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per ahad bagi guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK.

(2)     Mata pelajaran tertentu di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, dan TIK.

(3)     Mata pelajaran tertentu di Sekolah Menengan Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Geografi, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Sejarah, dan TIK.

(4)     Mata pelajaran tertentu di Sekolah Menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Sejarah, dan TIK/KKPI.

(5)     Bagi guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sanggup diterbitkan Keputusan Tunjangan Profesinya.

(6)     SMP/SMA/SMK wajib melaksanakan optimalisasi penataan dan pemerataan beban mengajar guru.

(7)     Dalam hal telah dilakukan optimalisasi penataan dan pemerataan beban mengajar guru dan masih terdapat guru mata pelajaran tertentu di SMP/SMA/SMK yang tidak sanggup memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8)     Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diakui paling banyak 25% beban mengajar guru atau 6 jam tatap muka per ahad yang dibuktikan dengan bukti fisik.

(9)     Bukti fisik ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa fotokopi/salinan yang dilegalisasi oleh kepala sekolah dan disampaikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk diverifikasi.

(10)  Dinas pendidikan melaporkan hasil verifikasi ke Direktorat terkait yang menangani guru sebagai dasar penerbitan Keputusan Tunjangan Profesi.

Pasal 4

Pemenuhan beban mengajar melalui Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan berlaku hingga dengan 31 Desember 2016.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG EKUIVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARAN / PEMBIMBINGAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMP/ SMA/SMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER PERTAMAMENJADI KURIKULUM TAHUN 2006 PADA SEMESTER KEDUA TAHUN PELAJARAN 2014/2015

EKUIVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARAN/PEMBIMBINGAN

No	Kegiatan	Tugas	Jumlah Kegiatan/Kelas/ Kelompok/Orang	Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu	Bukti Fisik
1	Menjadi wali kelas	a.    Pengelolaan Kelas b.   Berinteraksi dengan orang tua/wali akseptor didik c.   Penyelenggaraan Administrasi Kelas d.   Penyusunan dan laporan kemajuan mencar ilmu akseptor didik e.   Pembuatan catatan khusus perihal akseptor didik f.    Pencatatan mutasi akseptor didik g.   Pengisian dan pembagian buku laporan evaluasi hasil belajar h.   dan lain-lain tugas	Satu kelas per tahun	2 jam pelajaran	a.    Surat kiprah sebagai wali kelas dari kepala sekolah b.   Program dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. c.    Laporan hasil kegiatan wali kelas
2	Membina OSIS	a.    Menyusun jadwal training OSIS b.   Mengkoordinasikan kegiatan upacara rutin dan hari besar nasional c.   Penyelenggaraan latihan kepemimpinan dasar bagi akseptor didik d.   Mengkoordinasikan aneka macam kegiatan ekstrakurikuler dan class meeting e.   Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan training OSIS	Pengurus OSIS	1 jam pelajaran	a.    Surat kiprah sebagai Pembina OSIS dari kepala sekolah b.   Program dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. c.   Laporan hasil kegiatan training OSIS
3	Guru Piket	a.    Meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K) b.   Mengadakan pendataan dan mengisi buku piket c.   Menjadi guru pengganti di kelas kosong d.   Mencatat warga sekolah yang tidak disiplin e.   Melaporkan kasus-kasusyang bersifat khusus kepada kepala sekolah f.    Melakukan kegiatan lainnya yang terkait kiprah guru piket	Satu kali dalam seminggu	1 jam pelajaran	a.    Surat kiprah per semester sebagai guru piket dari kepala sekolah b.   Jadwal piket yang ditandatangani oleh kepala sekolah. c.    Laporan hasil piket per tugas
4	Membina kegiatan ekstrakurikuler, ibarat OSN, Keagamaan, Pramuka,  Olah raga, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta  Alam, dan KIR	a.   Menyusun jadwal training ekstrakurikuler tertentu b.   Melaksanakan training kegiatan ekstrakurikuler tertentu c.    Melaporkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu	Satu paket per tahun	2 jam pelajaran	a.   Surat kiprah sebagai Pembina ekstrakurikuler tertentu dari kepala sekolah b.   Program dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. c.   Laporan hasil kegiatan training ekstrakurikuler
5	Menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau jadwal Pendidikan kesetaraan	Mengajar akseptor didik Paket A, Paket B, atau Paket C di PKBM/SKB	Jam pelajaran per minggu	Sesuai dengan alokasi  jam pelajaran per  minggu, maksimal 6 jam pelajaran	a. SK mengajar sebagai tutor. b. Jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh kepala PKBM/SKB. c. Laporan pelaksanaan kiprah sebagai tutor.

Download Permendikbud No. 4 Tahun 2015 ini, silahkan unduh pribadi dari links sumber dari artikel berikut dengan klik pada links berikut.

Demikian salinan Permendikbud No. 4 Tahun 2015 telah admin share bagi Rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat dan terimakasih… Salam Edukasi...!